60 Persen Perangkat Desa Terlibat Masalah Hukum

Ketua Dewan menggunting rangkaian bunga, simbolis buka Klinik Pendampingan Hukum.as

Sidoarjo, Masih banyaknya perangkat desa yang tidak paham hukum dalam menjalanan tugasnya sebagai aparatur negara. Mengakibatkan tersandung masalah hukum, bahkan pihak Kejaksaan Sidoarjo menegaskan ada sekitar 60 persen perangkat desa di Sidoarjo yang bermasalah dengan hukum.

            Dengan adanya dana desa yang berikan oleh pemerintah pusat sekitar Rp 127 triliun 353 di Sidoarjo diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan. Melihat kondisi tersebut, akhirnya pihak Kejaksaan Sidoarjo meluncurkan ‘Klini Pendampingan Hukum’ bagi perangkat desa serta instansi dan masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum dalam pengelolaan anggaran. Proses peluncurannya dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo bersama Ketua DPRD Sidoarjo, (12/06/2016) di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

            Usai membuka acara, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin membenarkan kalau pelaksanaan anggaran utamanya di desa tidak bisa terserap secara maksimal. Namun ada beberapa permasalahan, tidak bisa terserapnya anggaran tersebut karena perencanaanya yang kurang baik, perencanaan yang kurang detail. Sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Mungkin juga karena perangkat desanya kurang aktif, bahkan ada yang malas mengerjakannya. “Kalau kedua permasalahan tersebut bisa dievaluasi, yang malas bisa diberi semangat, bisa dicarikan solusinya,” katanya.

            Menurutnya, jika perangkat desa merasa ketatukan untuk menjalankan tugasnya. Jawabnya ada di sini, dengan mengikuti ‘Klinik Pendampingan Hukum’. Makanya saya sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih dengan adanya klinik bantuan hukum seperti ini.

            Oleh karena itu, Pemkab nanti akan mengevaluasi hasilnya pada tahun 2017. Jika hasilnya yang melakukan pelanggaran menurun, cuma ada sedikit berarti pelaksanannya berhasil. “Jika yang melakukan pelanggaran meningkat berarti program ini tidak berhasil,” tegas Cak Nur.

            Kajari Sidoarjo Sunarto, menegaskan kalau lokasi dana sebesar Rp 127 triliun itu akan di kucurkan keseluruh desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, jumlahnya berkisar Rp 500 hingga Rp 600 juta untuk memperbaiki pembangunan, mulai dari infastruktur, jembatan, posyandu, dan pembangunan sarana prasarana serta peningkatan ekonomi desa. “Kami dari Kejari Sidoarjo siap mengamankan pengelolaan uang itu, saya tidak ingin dengar lagi aparat desa menjadi tindak pidana korupsi. Kita juga akan membantu mengatur cara mengelola keuangan dengan baik dan benar,” katanya.

            Dirinya menambahkan bahwa saat ini pihaknya diminta agar melakukan pengawasan terhadap program pengembangan maupun pembangunan desa. Karena, hingga saat ini masih banyak perangkat desa yang terlibat kasus hukum yang disengaja maupun lemahnya pengawasan terhadap anggaran. “Kejari Sidoarjo mendapatkan peringkat pertama dalam pengungkapan kasus korupsi tahun lalu. Dan 60 persen kasus yang ditangani merupakan kasus yang melibatkan perangkat maupun kepala desa dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang sudah ditahan,” jelasnya.as

Komentar