BPN Akan Lakukan MoU Dengan Pemkab Terkait Banyaknya Aset Desa Belum Disertifikasi

Kepala BPN Sidoarjo menunjukkan lokasi harga tanah milik warga yang sudah online. as

Sidoarjo Pos-Lahan pemerintah desa, termasuk juga TKD (Tanah Kas Desa) yang ada di beberapa wilayah Sidoarjo ternyata hingga saat ini masih banyak yang belum memilik sertifikat. Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) ingin melakukan pendataan ulang mencari untuk mencari kendala-kendalanya serta membuat MoU baru dengan pihak Pemkab agar lebih fokus dalam penangananya.

            Kepala BPN Kabaten Sidoarjo Ir Nandang Agus Taruna menjelaskan data tahun 2014 jumlahnya sebanyak 320 bidang. Realiasinya yang terdaftar atau yang sudah menjadi pekerjaan kita sebanyak 199 bidang. Dari 199 itu belum signifikan dalam penyelesainnya, hanya 51 bidang yang sudah selesai. “Berarti ada sekitar 20 hingga 30 psersen yang sudah selesai. Dari 199 itu sudah terukur sebanyak 58 bidang, dan 90 bidang lagi masih dalam proses pengukuran,” jelas Nandang Agus saat ditemui, Senin(29/8).

           Menurutnya, masih banyak kendala di lapangan. Ia mencontohkan, kalau obyeknya di kantor desa atau puskemas,  batas dan penunjuk  sudah jelas, sudah ada batas yang pasti, tetapi bagaimana kalau kebun dan tanah kosong. Belum tentu  ada tanda batas dan penunjukan batas. “Itulah yang menjadi kendala selama ini. Sehingga akan sulit untuk dilakukan pembuatan sertifikat. termasuk juga terhadap kelengkapan berkas permohonannya,” keluhnya.

        Selain itu, juga masih banyak kepala desa tidak bersedia membuat surat pelepasannya. Sehingga kami merasa kesulitan untuk melakukan proses. Contoh kalau pelepasan, ada sebuah aset yang ada  riwayatnya. Kemudian dilepaskan kenegara, dimohonkan untuk hak pakai desa.

           Kejadian seperti itu masih banyak kepala desa yang belum bersedia. Kenapa ? karena lahan tersebut masih terkait dengan tanahnya X cuwilan yang harus lebih disolisalisaikan lagi oleh pemerintah daerah dan BPN, bahwa cuwilan itu otomatis sudah menjadi aset desa, tetapi dalam pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

          Misalkan ada cuwilan atas nama A, terus Kades takut membuatkan surat pelepasan, karena takut ada gugatan dimasa mendatang. Itulah yang menjadi kendala sampai hari ini. belum maksimal. “Harapan kami, akan bekersama dengan Pemkab untuk mendata ulang mempelajari kendala-kendalanya, dan membuat MoU baru, mencarikan solusi dalam mengatasi kendala-kendala baru yang lebih fokus lagi,” harap Nanda Agus Taruna.

           Kemudian terkait inventariasi aset desa meupun pemerintah,  BPN belum berani mengeluarkan produk di atas asset tersebut. Karena belum tahu semua aset pemerintah, padahal dalam UU Pokok Agraria anatar pemilik asset dan pihak BPN dalam kepengurusan sertifikasi harus saling siap. “Kami siap memproses, sementera pemilik asset juga harus siap surat-surat atau yang diperlukan. Sehingga semuanya berjalan lancar,” ujarnya. as

Komentar