Bupati Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Wujudkan Sidoarjo Bebas Korupsi

Suasana ajakan untuk Sidoarjo bebas korupsi. as

Sidoarjo Pos-“Mari kita sama-sama, seluruh elemen masyarakat untuk wujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah bebas korupsi’. Itulah ajakan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, SH M.Hum usai Penandatanganan Maklumat Wilayah Bebas Korupsi yang digagas oleh sejumlah Wartawan Pokja Hukum Sidoarjo.

Seluruh Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat menandatangani Maklumat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penandatangan yang merupakan manivestasi atas kegelisahan semua kalangan yang menginginkan Sidoarjo bebas Korupsi.

Selain Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, hadir pula dalam kesempatan tersebut, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Himawan Bayu Aji, Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Wayan Karya, Dandim 0816, Letkol Inf Fadli Mulyono serta dari kalangan praktisi hukum Achmad Riyadh UB dan Komisi III DPR RI, Adie’s Kadir.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menyambut baik atas digelarnya seminar hari anti korupsi dengan tema, “Membangun Generasi Antikorupsi dan Mengenalkannya Sejak Dini”. Menurutnya, gagasan itu perlu adanya tindak nyata dari berbagai elemen. Mulai dari orang tua, lingkungan hingga unsur pemerintahan.

“Mari kita sama-sama wujudkan kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah bebas korupsi,” ajak Saiful Ilah usai penandatanganan Maklumat Wilayah Bebas Korupsi di Convention Hall Sun Hotel Sidoarjo, Jumat, 19 Januari 2018.

Ia mengingatkan kepada jajaran dibawahnya agar tidak coba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Karena sebagian besar penyalahgunaan keuangan negara dilakukan oleh kalangan pejabat. Sehingga perlu adanya kesadaran mulai diri sendiri, keluarga dan lingkungan. “Mengingatkan itu perlu. Karena kalau sudah terjerat dengan korupsi itu maka program pembangunan yang dicanangkan pemerintah akan terganggu,” tandasnya.

Senada disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka. Menurutnya, banyaknya sidang di pengadilan tindak pidana korupsi masih menyisakan persoalan. Artinya suatu pemberantasan korupsi bisa dikatakan efektif jika mengurangi jumlah sidang di pengadilan Tipikor.  “Penegakan hukum belum bisa dikatakan berhasil jika masih banyaknya sidang di pengadilan Tipikor,” kata Budi Handaka.

Dengan adanya Maklumat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang disaksikan OPD, dan berbagai elemen masyarakat setidaknya bisa merubah kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik lagi dengan tidak melakukan korupsi.

Disisi lain, ia akan menerapkan upaya langkah Pre-emtif dan preventif sebagai warning terhadap kalangan pejabat yang mencoba untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun, langkah itu tidak merubah paradigma penegakan hukum.  “Jika diingatkan satu kali, dua kali, atau tiga kali tidak dihiraukan, maka penindakan akan terus jalan. Langkah ini sebagai kontrol bagi kalangan pejabat untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan kebijakan dan anggaran,” tandasnya lagi. as

Komentar