Diperlakukan Sepihak, Ketiga Mantan Direksi PDAM ‘Delta Tirta’ Gugat Bupati Sidoarjo

Kuasa Hukum ketiga mantan direksi PDAM Achmad Affandi saat menjelaskan berkas gugatannya. as

Sidoarjo Pos-Merasa dikecewakan dan diperlakukan sepihak, ketiga direktur PDAM ‘Delta Tirta’ Sidoarjo, yakni Direktur Operasional, Direktur Pelayanan, serta Direktur Administrasi dan Keuangan melakukan reaksi keras, menggugat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk membatalkan SK Pemberhentian Sementara tersebut. “Karena SK Pemberhentian Sementara tersebut dinilai cacat formil, yakni mengabaikan Perda No. 15 tahun 2011 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Sidoarjo,” tegas Achmad Affandi, SH selaku kuasa hukum ketiga mantan direksi PDAM ‘Delta Tirta’ Sidoarjo kepada media di Caffe kawasan jalan lingkar barat , Selasa(20/9/2016).

Setelah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah melakukan pemberhentian sementara terhadap empat mantan Direksi PDAM ‘Delta Tirta’ Sidoarjo, per 30 Mei 2016 lalu, karena bermasalah dengan hukum, bahkan Direktur Utama Sugeng Mujiadi sudah menjalani  proses hukum/persidangan di TIPIKOR Surabaya di Juanda Sidoarjo. Sementara ketiga direktur lainnya, melakukan gugatan kepada Bupati Sidoarjo untuk membatalkan SK Pemberhentian Sementara yang telah dikeluarkan.

Lebih lanjut, Achmad Affandi menjelaskan kalau SK Pemberhentian Sementara itu cacat dan batal demi hukum. Kalau sudah cacat dan batal demi hukum artinya hak-hak fasilitas yang diberikan pada ketiga direksi masih melekat di PDAM. “Selain itu alasan pemecatannya juga tidak pernah disampaikan terhadap ketiga direksi tersebut. Berarti Bupati telah melanggar Perda itu,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan dalam Perda No. 15 tahun 2011, pada Pasal 28 ayat 2 ditegaskan direksi bisa diberhentikan karena beberapa alasan, yakni pemintaan sendiri, reorganisasi, melakukan tindakan yang merugikan PDAM, atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara. “Termasuk juga bila batas usianya mencapai 60 tahun,” tegasnya Achmad Affandi sambil melihat Perda.

Disamping itu dalam Pasal 39 ayat (2) juga ditegaskan bahwa dalam pemberhentian sementara oleh Bupati Sidoarjo harus disertai dengan alasan yang jelas dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. “Selama ini Bupati Sidoarjo berlum pernah sekalipun memberitahukan kepada klien kami. Makanya kami melakukan gugatan agar Bupati Sidoarjo membatalkan SK Pemberhentian Sementara itu,” ujar Affandi. as

Komentar