Direktur PT PI Ditetapkan Tersangka Diduga Tidak Bayar Pajak Sebesar Rp 20 Miliyar

Suasana persidangan yang sedang memeriksa barang bukti, dari kedua belah piahk. as

Sidoarjo Pos-Direktur PT. Profilia Indotech (PI) Anita Biana, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kanwil DJP Jatim II pada ‎16 Januari 2018 lalu. Karena diduga menyampaikan SPT pajak perusahaan yang isinya tidak benar. Sehingga merugikan pajak negara pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011 sekitar Rp 20 milyar.

         Namun, ternyata Anita Biana atau Bie Suy Hong direktur PT PI di Sidomulyo Kecamatan Buduran Sidoarjo ini telah dijerat dalam pasal 39 Ayat 1 huruf D UU KUP‎ (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), ternyata melawan hukum dengan melakukan Pra Peradilan. Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo juga sudah mulai persidanganannya sejak Senin (19/2/2018).

            Prosesi persidangan dipimpin oleh Hakim Tunggal Suprayogi SH, dengan beberapa agenda pembuktian, yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Pihak pemohon mengajukan dua saksi ahli yaitu Hukum Pidana dan Ahli Perpajakan.‎

        Tim Kuasa Hukum termohon, Herman Butar-butar menyatakan penetapan tersangka itu sudah sesuai prosedur. Pihaknya juga sudah melakukan upaya persuasif sesuai aturan perpajakan maupun melalui UU Tax Amnesty/pengampunan pajak. Harapannya tunggakan pajak yang harus dibayarkan ke kas negara senilai Rp 20 milyar itu dalam kurun waktu 3 tahun itu segera dilunas.‎ “Namun perusahaan itu tidak melakukan pembayaran dan tidak mengikuti tax amnesty,” katanya.

       Lanjutnya, justru upaya penegakan hukum aturan perpajakan tidak dihiraukan. Sehingga, pihak pajak melakukan upaya proses penindakan hukum yang sudah dilakukan sesuai prosedur.‎ “Kami siap membuktikan, jika prosedur yang dilakukan penyidik dianggap tidak sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Herman.

        Sementara, tim kuasa hukum pemohon Agung S Wibowo menilai penersangkaan itu tidak tepat. Dia berdalih, delik pidana itu sudah kadaluarsa karena SPT tidak dilakukan penetapan pajak oleh Kanwil DJP Jatim II. “Alat bukti penetapan tersangka itu tidak tepat, karena SPT yang klien kami sampaikan sudah tepat dan benar,” ujarnya. as

Komentar