Implementasikan SIPPDU, Sidoarjo Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan 36 Kabupaten/Kota

Bupati Sidoarjo dan Walikota Surabaya saat melakukan tandatangan nota kesepahaman bersama. as

Sidoarjo Pos-Untuk mendorong Daerah-daerah agar saling berbagi Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai contoh terbaik (Best Practice) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Sebanyak 36 kabupaten/kota telah melakukan tandatangan nota kesepahaman bersama yang difasilitasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

            Kegiatan yang dilakukan di Balai Kota Surabaya, Rabu(28/9) dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Bengkulu, Gubernur Sulawesi Tengah, Walikota Surabaya Tri Risma Harini serta Bupati dan Walikota dari 36 Kabupaten/Kota, dalam rangka Implementasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU).

            Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH M Hum mengatakan Kabupaten Sidoarjo memahami, bahwa pelayanan perijinan merupakan faktor kunci yang penting, bagi pengembangan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga pihaknya terus berupaya mengembangkan pelayanan perijinan secara berkelanjutan. “Salah satunya melalui SIPPADU yang kembangkan sejak tahun 2012 yang lalu,” katanya.

            Kabupaten Sidoarjo juga terus berupaya melakukan pengembangan, dalam kerangka peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. “Sidoarjo juga belajar dan mengadopsi beberapa sistem dari Kota Surabaya, yang dapat kami terapkan di daerah kami Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” jelas Saifu Ilah.

            Ia sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi, serta sangat mendukung inisiasi dari KPK, untuk mendorong daerah-daerah agar saling berbagi sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai contoh terbaik (Best Practices) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Semangat otonomi telah mendorong ruang inovasi yang lebih luas bagi daerah, untuk mengembangkan potensi dan mengelola sumber daya-nya secara lebih baik, termasuk dalam tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik.

            Hal ini juga didorong oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang kemudian diarahkan, guna peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat semakin efisien dan memudahkan masyarakat. “Jadi upaya peningkatan pelayanan perijinan dimaksud, telah di-apresiasi oleh banyak pihak, diantaranya dengan diraihnya Investment Award dari Gubernur Jawa Timur, sebanyak 5 kali secara berturut-turut,” pungkas Saiful Ilah. as

Komentar