Kajari Berharap Proyek Pembangunan di Sidoarjo Dikerjakan Oleh Rekanan Yang Profesional

Kajari Sidoarjo Budi Handaka saat menegaskan harapannya agar proyek dikerjakan secara profesional. as

Sidoarjo Pos-Agar pembangunan di Sidoarjo bisa berjalan dengan baik dan transparan, serta sesuai dengan spesifikasinya. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo berharap pelaksanaan proyek pembangunannya dikerjakan oleh kontraktor/ rekanan yang professional. Selain itu, harus bersikap sportif dalam memenangkan pengerjaan proyek.

          Harapan tersebut ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Budi Handaka sebelum buka bersama dengan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, pada(30/5/2018).

      Mantan Aspidum Kejati NTT ini menegaskan pihak pengusaha atau kontraktor di Sidoarjo harus professional, serta memperbaiki kualitas pengerjaannya yang dibiayai oleh APBD maupun dari APBN. “Saya berharap proyek-proyeknya bisa digarap oleh kontraktor asal Sidoarjo sendiri yang professional, dengan menekankan kualitas yang baik dalam mengerjakannya,” harap Budi Handaka.

     Pria asli Gunung Kidul, Yogyakarta ini juga mewanti-wanti agar kontraktor dalam memenangkan proyek pengerjaan, jangan mengandalkan atau meminta bantuan kepada pejabat untuk bisa memenangkan proyek tersebut.

    Karena saat ini, semua sistem lelang proyek sudah melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan), proses lelangnya pun jadi bebas dan terbuka. Setiap peserta bisa melihat penawaran harga lewat ULP yang diunggah di LPSE (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik). “Melalui ULP, kompetisi lelang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Bahkan oleh Kajari, Bupati, Wakil Bupati ataupun DPRD, “ tegasnya.

        Ia juga meminta kepada pihak ULP untuk tidak ragu dalam menentukan pemenang proyek. Sejauh pihak rekanan atau kontraktor itu memang layak dimenangkan. Pihak ULP bisa melakukan komunikasi dengan  TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejari Sidoarjo yang dipimpin Kasi Intel Idham Kholid. “Jadi tugas TP4D ini bertugas bukan untuk kepentingan Kejaksaan, melainkan pendampingan hukum, agar pembangunan di Kabupaten Sidoarjo tidak salah kaprah,” tegasnya lagi.

  Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Idham Kholid mengungkapkan jika pembentukan TP4D dilatari belakangi oleh kekhawatiran pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. “Makanya, ada ketakutan yang dirasakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten bahwa sewaktu-waktu kejaksaan bisa melakukan pemeriksaan dan penahanan bila terjadi penyimpangan dalam pengerjaan proyek, “ ungkapnya.

       Lanjutnya,  untuk menanggulangi hal tersebut maka TP4D hadir dalam pendampingan pembangunan, rata-rata pendampingannya untuk proyek yang nilainya besar. “Kami juga akan melakukan evaluasi mana saja proyek yang memerlukan pendampingan dan pengawalan di Kota Delta ini. Harapannya tak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi,” pungkas Idham Kholid. as

Komentar