Karang Taruna Sidoarjo Gelar Dialog Publik Pemilu 2019 Damai Bersih Tanpa Money Politik

Wakil Bupati Sidoarjo membuka dialog publik yang digelar Kartar Sidoarjo. as

Sidoarjo Pos-Proses berdemokrasi, pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang diduga masih terindikasi adanya money politik. Wakil Bupati Sidoarjo mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda untuk menjadi contoh menciptakan Pemilu yang berkualitas, harus tegas menolak bila ada tawaran money politik.

Itulah ajakan  Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin saat membuka ‘Dialog Publik Pemilu 2019 Damai Bersih Tanpa Money Politik, yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo, yang dihadiri Ketua KPUD Sidoarjo Zainal Abidin dan Pemerhati Politik Ludy Eko Pramono, di Kantor Bakesbangpol Sidoarjo kemarin (21/10/2018).

Menurut Wabup Nur Ahmad Syaifuddin, bahwa mereka ini adalah anak-anak muda yang membanggakan, mereka para pemuda yang berkualitas. “Saya sangat terharu dan salut, justru dari anak-anak muda yang mempunyai pemikiran seperti itu. Dengan adanya pola pikir yang bagus, pelaksanaan demokrasi kita akan bermartabat, berkualitas,” katanya.

Oleh karena itu, mudah-mudahan hal ini akan terus merasuk kepada anak-anak muda, dan nantinya anak-anak muda sendiri yang bergerak mensosialisasikan agar supaya pelaksanaan moment politik itu betul-betul menjadi bersih dan bermartabat. Saya yakin semakin hari pelaksanaan Pileg majupun Pilkada akan berkualitas, karena anak-anak muda sendiri yang mempunyai kepedulian bersosialisasi. “Harapan saya, kegiatan ini tidak hanya bertenti dalam bentuk seminar-seminar saja, tetapi akan diteruskan dan disebarluaskan secara masif kemasyarakat. Menjadi virus positif sehingga nantinya masyarakat juga akan mengerti tentang haknya, bukan malah melakukan transaksi politik. Mereka bisa memilih dengan hati nuraninya dalam rangka untuk mencari pemimpin yang baik dan berkualitas,” jelas Wabup Nur Ahmad Syaifuddin.

Sementera itu Ketua Kartar Kabupaten Sidoarjo Imam Syafii mengatakan kalau menurut aturan kita diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi ini. Karena sebagai masyarakat kita juga wajib ikut berpartisipasi untuk menentukan Pemilu yang bersih, tanpa dinodai oleh adanya money politik. “Oleh karena itu pihaknya akan menyiapkan minimal 10 kadernya menjadi Satgas di tiap-tiap untuk ikut mengawal proses proses politik nantinya,” katanya.

Lanjutnya, jika nanti kita temukan, Caleg maupun masyarakat melakukan money politik akan kita laporkan Bawaslu atau Gakkumdu/Penegak Hukum Terpadu dan terus akan kita kawal sampai selesai, dan ini harus dijalankan. “Makanya kita menekankan kepada Gakkumdu untuk menjalankan proses hukum dengan yang sebenar-benarnya. Karena kita tidak ingin pemimpin-pemimpin bangsa ini terpilih dari proses yang tidak benar, terutama mereka yang menggunakan politik uang. “Karena yang kita inginkan adalah pemerintah yang bersih dan berkualitas, baik di eksekutif maupun di legislatifnya,” jelas Imam Syafii.

Sementara itu Ketua KPUD Sidoarjo Zainal Abidin juga mengatakan kalau pelanggaran Pemilu, utamanya money politik ini belum pernah ada yang diproses melalui jalur hukum. “Bahkan sejak Pemilu 2004 hingga sekarang ini belum ada pelanggaran money politik yang dibawa ke ranah hukum,” katanya. as

Komentar