Mantan Ketua BPD Gempolsari Tanggulangin Ditahan Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Tersangka AK dibawa petugas dimasukan ke Lapas Surabaya, di Medaeng Waru Sidoarjo. as

Sidoarjo Pos-Mantan Ketua BPD Desa Gempolsari Kec Tanggulangin, Sidoarjo AK (Abdul Karim 55  th), akhirnya berhasil diamankan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Tersangka diamankan terkait dugaan kasus ganti rugi korban Lumpur Lapindo, karena merekayasa dokumen TKD yang ditempati Masjid Al – Istiqomah dijadikan tanah milik perseorangan senilai Rp 3,1 miliyar.

Sebelumnya, Kejari Sidoarjo sudah menahan tiga dari empat tersangka lainnya.  Mereka yang ditahan di Lapas Kelas II A Delta Sidoarjo, pada Selasa 23 Februari 2016 lalu diantaranya, mantan Kepala Desa Gempolsari, Abdul Haris 45 thn, dan Marsali 73 thn selaku takmir masjid. Sedangkan  yang juga mantan Kepala Desa Gempolsari, M Lukman, 48 thn ditahan pada (1/8), dan terakhir (14/8) mantan Ketua BPD Gempolsari, Abdul Karim, 55 tahun, ditahan di Lapas Surabaya, di Medaeng Waru Sidoarjo.

Kasi Intel Kejari, Andri Tri Wibowo, Minggu(14/8) mengatakan, kalau tersangka terlibat dalam rekayasa dokumen untuk mendapatkan ganti rugi dana APBN, yang ditangani Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun 2013. Sehingga paska diverifikasi lahan dan bangunan masjid seluas 3.200 meter itu mendapatkan ganti rugi Rp 3,1 miliar. “Padahal menurut aturannya, lahan vasum/wakaf tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk uang,” katanya.

Tersangka kami tahan 20 hari untuk kepentingan penyidikan, karena tersangkat tidak kooperatif dan selalu menghilang. “Yang lebih penting lagi untuk mempermudah proses kelengkapan berkas-berkas tersangka, agar segera bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” kata Kepala Seksi Intel yang merangkap Humas Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Perlu diketahui, kasus yang mencuat pada 2012 itu telah merugikan negara senilai Rp 3,1 miliar. Modusnya adalah mengubah status tanah kas desa (TKD) berupa masjid seluas 3,2 hektare di Desa Gempolsari yang masuk dalam peta area terdampak (PAT) menjadi tanah milik perseorangan.  Sehingga mereka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Setelah mengetahui temannya M. Lukman ditahan, tersangka AK mengaku bingung dan selalu pindah-pindah tempat, mulai Tanggulangin,  Porong, Tulangan, Prambon hingga ke Malang tanpa tujuan yang jelas. Bahkan dia juga mengaku tidur malam di pos, terus ke warung hingga ke pesaren/makam.

Tersangka mengaku, dari anggaran Rp 3,2 miliyar itu, hanya mendapatkan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta saja. “Terus kemana uang itu ?” tanya Kajari Sidoarjo Soenarto,  “ya sudah habis pak, sudah lama kasusnya,” ungkap tersangka AK. as

Komentar