Optimalisasi Peran Pers Dalam Pembangunan Pemerintah Jadi Ajang Curhat Soal ‘Dana Desa dan BOS’

Kabag Humas Machmudi Alie saat memberikan paparannya. as

Sidoarjo Pos-Kegiatan Optimalisasi Peran Pers Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menjadi ajang curhat atau keluhan bagaimana kiprah wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya dengan benar, utamanya dalam mengkritisi masalah dana desa dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

            Hal tersebut terungkan ketika Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo bersama 50 wartawan yang bertugas di Sidoarjo melakukan diskusi bersama dengan tema ‘Kegiatan Optimalisasi Peran Pers Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,’ pada tanggal 26-27 Agustus 2016, di Hotel Inna Tretes Prigen Pasuruan.

            Kabag Humas H. Machmudi Alie mengungkapkan kalau pihaknya telah melakukan sosialiasi kedesa-desa dengan mengajak beberapa awak media, untuk menjelaskan kiprah wartawan dalam menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya. Ternyata, tanpa diduga ada beberapa kepala desa yang mengeluh, kalau ada oknum wartawan mendatanginya tanpa menjalankan funsi jurnalistiknya dengan baik, menyimpang dari kaidah jurnalistik.

            Disamping itu, salah satu wartawan yang mengikuti kegiatan tersebut juga sering mendapat keluhan dari kepala sekolah-sekolah, mengaku sering didatangi oknum wartawan yang tidak menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan baik. Bahkan malah menakut-nakuti.

Untuk meluruskan keluhan para Kepala Kelurahan/Desa dan Kepala Sekolah. Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo telah menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjelaskan bagaimana menjadi wartawan yang sebenyarnya. Mereka adalah Drs. Zainal Arifin Emka, Dosen Stikosa Surabaya dan yang kedua oleh Drs. H. Akhmad Munir, Ketua PWI Jawa Timur.

            Menurut Akhmad Munir, kalau desa dan sekolahan itu sudah mengelola anggaran pemeirintah APBN, maka sebaiknya juga harus mempertanggungjawabkan kepada publik dengan baik dan transparan. Salah satunya adalah dengan memberikan dengan terbuka kepada wartawan yang minta informasi dalam merealisasikan anggaran tersebut. “Tetapi juga ada orang yang mengaku wartawan, tetapi tidak melakukan fungsi jurnalistiknya dengan baik. Pihak narasumber juga berhak menolak,” katanya.

        Ia juga mengungkapkan kalau keresahan itu bukan hanya diarasakan oleh masyarakat, tetapi dikalangan wartawan itu sendiri juga mengalaminnya. Karena masih ada wartawan yang memiliki kesalahan presepsi, celakanya masih terus dipertahankan. “Diantaranya wartawan masih merasa sebagai makhluk sakti, bisa berbuat apa saja. Merasa kebal hukum, selalu benar, merasa bisa menulis semaunya sendiri serta sosok yang mengabaikan etika,” jelas Kepala Perum LKBN Antara Biro Jawa Timur ini.

            Padahal menurutnya tidak seperti itu. wartawan dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan dewan pers. Juga tertuang dalam UU RI Nomer 40 tahun 1999 tentang Pers. “Jadi wartawan itu tugasnya untuk mencari informasi, mengklarifikasi kebenaran data. Bukan untuk menakut-nakuti. Kalau terjadi penyimpangan, berarti itu bukan wartawan,” tegas Akhmad Munir. as

Komentar