Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Karir

Eny Sri Widijaningsih, S.Sos

Berbicara mengenai  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) atau sekarang banyak yang menyebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan profesi yang banyak diminati.  Namun demikian kuota yang disediakan oleh pemerintah pada setiap pengadaan CPNS baik daerah maupun pusat tidak sebanding dengan jumlah peminat.

Besarnya jumlah peminat terhadap profesi PNS ini tidak lain karena tergiur dengan jaminan PNS dan tidak ada sistem kontrak.

Selain itu, Salah satu pertimbangan menjadi abdi negara adalah mengenai pangkat, golongan dan jabatan PNS terbaru. Karena memang profesi sebagai PNS atau yang saat ini, tetap menjadi bidang pekerjaan yang menjanjikan. Kepastian gaji bulanan hingga di masa pensiun membuat generasi melinial memilih ingin jadi PNS.

Setiap organisasi tentunya, punya cara-cara tersendiri dalam memberikan pembinaan dan kesempatan pengembangan karir bagi para pegawainya, termasuk pemerintah. Pengembangan karir tidak hanya berorientasi pada kenaikan jabatan semata, tapi juga kesempatan lain yang diberikan oleh suatu organisasi atau institusi, seperti kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat, pemberian tanda penghargaan dan sebagainya.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai langkah awal bagi PNS dalam menapaki jenjang karirnya. Untuk meningkatkan kemampuan PNS maka mereka diberikan hak untuk mengikuti diklat jabatan PNS.

Aturan mengenai diklat PNS ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan SDM sebagai  aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. (https://lenterakecil.com/pengembangan-karir-pegawai-negeri-sipil-pns/). Jenis diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah secara umum  terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.

Sedangkan untuk mengatur masalah jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Menurut PP ini dalam pasal 46 ayat 2 menyebutkan bahwa, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Disebutkan pula dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Masing – masing jabatan tersebut mempunyai kualifikasi tertentu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Berdasarkan kewajiban yang harus dilaksanakan PNS/ASN, dengan tuntutan kinerja dan disiplin kerja, semakin meningkatkan citra positif PNS/ASN dimata masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur jenjang karir PNS maka timbulah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap PNS mulai dari Pusat hingga daerah, yakni dengan peningkatan kinerja.

Untuk penilaian kinerja PNS saat ini dengan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

SKP ini wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan pejabat Struktural (Eselon I – Eselon V) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP.( http://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/). Untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU) penyusunan SKP disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya.

Sedangkan bagi JFT penyusunan SKP mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.

Olh : Eny Sri Widijaningsih, S.Sos

Pranata Humas Ahli Pertama

Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo

*) penulis termasuk dalam rumpun jabatan fungsional, semoga ulasan singkat di atas bisa menjadi referensi.

Komentar