Pemerintah Menerapkan Seluruh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Wajib Memiliki SKKNI

Kabid Fasilitasi Pelayanan Diskoperindag Dana Riawati saat memberikan penjelasan tentang SKKNI. as

Sidoarjo Pos-Untuk mewujudkan koperasi yang berkompeten dalam pengelolaannya, pemerintah telah menerapkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2015, mewajibkan pengurus, pengelola, serta pengawas koperasi simpan pinjam memiliki sertifikat Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pengelola usaha simpan pinjam.

      Dengan sertifikasi SKKNI tersebut akan terwujud koperasi yang berkompeten dalam pengelolaannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Hj Anik Saiful Ilah saat membuka Sosialisasikan SKKNI bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang dikelola TP-PKK di Kabupaten Sidoarjo Rabu, (19/10/2016).

        Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa diikuti oleh ratusan pengelola Kopwan PKK kecamatan, desa maupun kelurahan. Dengan menghadirkan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo Dana Riawati sebagai nara sumber tentang pentingnya sertifikasi SKKNI bagi pengelolaan koperasi.

         Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ny Hj Anik Saiful Ilah mengatakan pengelola koperasi diwajibkan bersertifikasi SKKNI. Pengelola koperasi yang bersertifikat akan mencetak pengelolaan koperasi yang profesional. Melalui sertifikasi SKKNI tersebut pengetahuan dan wawasan manajerial koperasi diberikan. “Dengan begitu akan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi,” jelasnya.

         Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo Dana Riawati mengatakan sertifikasi SKKNI ibarat SIM bermotor yang harus dimiliki oleh pengendara. Untuk itu dalam pengelolaan koperasi harus ada salah satu pengelola yang memiliki sertifikasi SKKNI.

        Dengan sertifikasi SKKNI akan membuktikan bahwa koperasi tersebut berkompeten dalam menjalankan usahanya.Ia mengatakan sertifikasi SKKNI diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta keahlian dan kapasiatas maupun prilaku SDM pengelola koperasi.

        Dengan begitu akan dapat mewujudkan koperasi yang kompeten dan terpercaya. Ia katakan masih banyak koperasi di Sidoarjo yang belum bersertifikat SKKNI. Dari jumlah koperasi di Sidoarjo yang mencapai 1.337, hanya 210 orang yang berkompeten. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendorong pelaku perkoperasian mengikuti sertifikasi SKKNI.

        Dana Riawati juga mengatakan Pemda Sidoarjo akan terus menganggarkan sertifikasi SKKNI gratis bagi pengelola koperasi di Sidoarjo. “Dengan demikian koperasi yang berkompeten akan terus tumbuh di Sidoarjo, ” jelas Dana Riawati. as

Komentar