Pemkab Sidoarjo Menerapkan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Melalui Skema KPBU

Wabup memberikan pengarahan dalam sosialiasi alternatif pembiayaan. as pembangunan

Sidoarjo Pos-Kemampuan anggaran APBN maupun APBD yang dipelukan oleh pemerintah daerah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pemkab Sidoarjo menerapkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Dadan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

            Proses sosialisasinya dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin di ruang Delta Karya Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Rabu(24/08/2016). Hadir dalam acara tersebut Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI Freddy R. Saragih serta narasumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur  Pradana Murti, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia  Indra P. Singawinata, serta jajaran SKPD terkait dan camat se Sidoarjo.

            Wakil Bupati menjelaskan kalau berdasarkan data World Bank, pada masa sebelum desentralisasi, investasi infrastruktur pemerintah, yang berasal dari Pemerintah Pusat sekitar 80%, dan hanya 20% berasal dari Pemerintah Daerah. “Setelah tahun 2001, dimana Desentralisasi dilaksanakan, maka komposisi ini bergeser menjadi sekitar 65% belanja oleh Pemerintah Daerah, dan hanya 35% oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.

            Namun demikian, lanjutnya, besarnya kebutuhan infrastruktur nasional belum mampu dipenuhi oleh anggaran dari APBN maupun APBD. Dari data BAPPENAS tentang RPJMN 2015-1019 disebutkan, bahwa nilai total kebutuhan infrastruktur nasional sebesar Rp 4.796,2 triliun. Sedangkan kemampuan APBN dan APBD untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut hanya 42,25%, dan hanya 22,23% yang dibiayai dana BUMN. Sehingga masih terdapat celah sebesar 36,52% dari total kebutuhan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan. “Maka celah pembiayaan inilah yang diharapkan akan dipenuhi dari KPBU,” tegas Cak Nur.

            Sementara itu Kabag Kerjasama Sekretariat Pemkab Sidoarjo Ari Suryono menambahkan kalau pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Untuk itu dana yang besar diharapkan akan datang dari sektor swasta. Sekarang ini pemerintah telah menyediakan kerangka peraturan dan kelembagaan, guna menarik minat sektor swasta dalam berpartisipasi di berbagai proyek infrastruktur.

            Adapun skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat. Termasuk juga sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi serta energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan. “Bukan hanya itu untuk fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, infrastruktur kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga kemasyarakatan, dan perumahan rakyat. Pokoknya semuanya,” jelas Ari Suryono. as

Komentar