Pemkab Sidoarjo Siap Menghadapi Gugatan Ketiga Mantan Direksi PDAM ‘Delta Tirta’

Cak Nur bersama ketiga Pjs Direksinya saat memberikan penjelasan. as

Sidoarjo Pos-Terkait gugatan yang dilayangkan ketiga mantan Direksi PDAM ‘Delta Tirta’ Sidoarjo, karena merasa kecewa, merasa diperlakukan sepihak oleh Bupati Sidoarjo. Yaitu direktur Operasional, Direktur Pelayanan, serta Direktur Administrasi dan Keuangan.

      Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan telah siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh ketiga mantan  Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin  saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu(21/9/2016). Dengan didampingi Pjs direksi lainnya, yakni Direktur Administrasi dan Keuangan Abdul Basid Lau, Direktur Pelayanan Heru Firdaus dan Direktur Operasional Bambang Ribut Sugiatmono.

            Wabup Nur Ahmad Syaifuddin yang ditunjuk sebagai Pjs direktur utama PDAM ‘Delta Tirta’ lebih jauh menjelaskan kalau ketuputasan Bupati Sidoarjo ada pihak-pihak yang tidak setuju itu merupakan hal yang biasa. Bahkan ada yang melakukan gugatan itu merupa hak mereka yang merasa dirugikan. “Kami tidak masalah karena memang hak meraka, yang jelas kami siap melayani di pengadilan,” jelasnya.

            Keputusan yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo itu sudah ada pendalaman aturan-atarun yang kuat dan tegas, sebagai pertimbangan keputusan bila ada efek yang terjadi, tahapan-tahapannya juga sudah dilakukan dengan baik. “Jadi sebelum diambil keputusan pemberhentian, pihak Dewas (Dewan Pengawas) juga sudah melakukan evaluasi selama mereka menjabat. Bahkan sampai ada persidangan yang dilakukan oleh Dewas,” terang Cak Nur_sapaan akrabnya.

            Proses persidangan yang dilakukan oleh Dewas,  mereka dievaluasi dengan cara diundang satu per satu untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. “Setelah itu, Dewas memberikan rekomendasi kepada Bupati Sidoarjo, dan hasinya telah diputuskan oleh Bupati melalaui SK Pemberhentian itu,” tegas Cak Nur.

            Disisi lain, setelah ditugaskan sebagai Pjs Dirut PDAM, Cak Nur mengaku telah mendapat pertimbangan dari Dewas, harus ada beberapa hal yang harus segera ditangani agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Diantaranya tidak adanya laporan keuangan tahun 2015. Hingga tenggang waktu tahun 2016 bulan Juni juga belum ada laporannya. Berkaitan dengan tunggakan-tunggakan yang mencapai sekitar Rp 40 miliyar. “Yakni tunggakan program-program yang belum tuntas, bayar PLN, bayar telpun juga termasuk gaji karyawan itu tidak terlakasana secara baik,” katanya.

            Jadi masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di tubuh BUMD Pemkab Sidoarjo itu. Tidak adanya kegiatan hinggga bulan kelima 2016, juga tidak ada realisasi anggaran. “Akibatnya produksi terganggu, pelayanan masyarakat juga akan terganggu. Makanya, kita harus bertindak cepat agar pelayanan masyarakat tidak terganggu,” pungkas Cak Nur. as

Komentar