Penandatanganan Pakta Integritas Membuat Kades Merasa Tenang Kelola Dana Desa

Proses penandatanganan Pakta Integritas, Kajari Sunarto dan Ketua FKKD Heru Sulton disaksikan Sekda dan Kadis PMD P3A KB. as

Sidoajo Pos-Penandatanganan Pakta Integritas yang telah dilakukan antara Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan para Kades (Kepala Desa) se Sidoarjo, efeknya akan sangat dirasakan oleh para Kades dalam menjalankan roda pembanguan desanya. Perangkat desa akan lebih tenang, lebih aman dalam menjalankan keuangan desa yang mencapai hingga milyaran rupiah.

            Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua FKKD (Forum Komunikasi Kepala Desa) Muh.  Heru Sulton, usai membacakan teks dan penandatanganan Pakta Integritas, di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kamis(24/8/2017). Prosesi penandatanganannya disaksikan langsung oleh Sekda Pemkab Sidoarjo Joko Sartono dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) Sidoarjo Drs. Ec M Ali Imron.

            Menurut Muh. Heru Sulton yang juga sebagai Kades Suwaluh Kec Balungbendo Sidoarjo mengatakan kalau para Kades harus mentaati lima point Pakta Integritas tersebut. Bila mereka taat, maka dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang anggarannya besar akan lebih aman dan nyaman. Diantaranya pada point ketiga, yakni melaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan transparan, jujur, obyektif dan akuntabel. Bila melanggar siap bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

            Jadi, penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan adalah untuk membuat komitmen bersama agar para Kades tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Karena selama ini masih ada beberapa Kades yang menyimpang dalam menjalankan keuangan desa. “Makanya saya berharap para Kades harus komitmen, dan mematuhi lima point Pakta Integritas tersebut,” tegas Heru Sulton.

            Sementara itu, Kepala Dinas PMD P3A KB Ali Imron juga menegaskan kepada para Kades agar segera menyerap dana desa yang belum diserap sama sekali. Juga  ada masalah APBDes yang belum selesai karena tidak ada sinkrunisasi antara Kades dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh karena itu, dengan adanya penandatanganan Pakta Intregitas ini kedepannya tidak ada lagi desa yang tidak berani mengelola anggaran desa.  “Agar proses-proses pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik, juga tidak mengganggu pelayanan masyarakat,” tegas Ali Imron. as

Komentar