Proses Hukum Kasus Pencubitan Siswa SMP ‘RR’ Tetap Berjalan

Suasana persidangan di PN Sidoarjo tanggal 28 Juni 2016 lalu. as

Sidoarjo, Proses kesepakatan perdamaian yang dilakukan orangtua SS, Yuni Kurniawan dan Samhudi, guru SMP Raden Rahmad (RR) Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo dengan disaksikan oleh Wakil Bupati dan Komandan Kodim 0816 Sidoarjo berserta jajaran terkait lainnya.

Ternyata belum bisa menghentikan proses hukum yang sudah berjalan di tingkat persidangan Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. “Walaupun sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak, proses persidangan tetap berlanjut, tetap berjalan,” kata Humas PN Sidoarjo, H. Zaeni SH.

Menurutnya, setiap perkara pidana yang sudah masuk di persidangan tidak bisa serta merta diberhentikan ditengah-tengah perjalanan. “Secara formil, perkara itu terus berlanjut. Majelis hakim berkewajiban meneruskan dan memutus perkara itu,” ujarnya saat dihubungi oleh awak media, (03/07/2016).

Lanjutnya, hanya saja, jika perkara itu sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak, biasanya menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim. “Nantinya bisa saja putusan bebas, lepas atau putusan percobaan, yang jelas kalau perkara sudah ada perdamaian bisa meringankan putusan terdakwa,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifudin beserta sejumlah pihak telah melakukan mediasi terhadap pelapor Yuni Kurniawan, orang tua SS, siswa SMP Raden Rahmad Balong Bendo dan terlapor Samhudi, guru SMP Raden Rahmad Balong Bendo, atas tuduhan penganiayaan yang dialami SS pada saat proses belajar mengajar.

Hasilnyapun, sudah ada kesepakatan damai dengan mengeluarkan empat poin kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Bahkan, Yuni Kurniawan siap mencabut pelaporan dari pihak kepolisian Polsek Balong Bendo dan ditembuskan ke Kejari dan PN Sidoarjo.

Kasus tersebut kini bergulir dipersidangan PN Sidoarjo yang akan disidangkan lagi usai lebaran/Idul Fitri 1437 H, yakni tanggal 14 Juli 2016 mendatang, dengan mengagendakan sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). as

Komentar