Rakerda DPD PKS Sidoarjo Bahas Kedepankan Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua DPD PKS Sidoarjo saat memberikan kerangan pers. asgi

Sidoarjopos-Dalam Rakerda DPD PKS Sidoarjo 2021 telah menyatakan tiga bahasan penting sebagai tindak lanjut rekomendasi Rakernas dan Rakerwil, diantaranya adalah memerkuat sikap PKS sebagai partai yang terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan masyarakat.

Hal tersebut dinyatakan Ketua DPD PKS Sidoarjo Denny Haryanto yang didampingi Ketua Bidang Kepemudaan Nur Laily, Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah Anas Anwari, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Mahtuhah Arie W, di sela-sela Rakerda DPD PKS Sidoarjo, pada Minggu (11/4/2021) sore.

Menurutnya, Rakerda ini dilaksanakan sebagai upaya untuk terus menguatkan peran Oposisi yang solutif. Momentum tersebut juga diisi dengan Pengukuhan Ketua-ketua DPC PKS seluruh Sidoarjo.

Saat proses pengukuran Ketua-ketua DPC PKS se Sidoarjo. asgi
Saat proses pengukuran Ketua-ketua DPC PKS se Sidoarjo. asgi

Lanjutnya, namun ada tiga hal penting yang menjadi pembahasan sebagai tindak lanjut rekomendasi Rakernas dan Rakerwil.  Pertama, penguatan visi sebaga partai Islam Rahmatan Lil ‘alamin. PKS siap berkolaborasi dengan seluruh elemen di Sidoarjo

Kedua, memperkuat sikap PKS sebagai partai yang terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan kepada masyarakat Sidoarjo. PKS juga membuka ruang yang sangat terbuka bagi anak-anak muda berkolaborasi dalam program ‘Wujukan Ide Bersama PKS Muda’, Content Creator Academy dan Young Creative Center. “Jadi PKS juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama mengokohkan Program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Program Pusat Pelayanan Rakyat (PPR), berbagai program pelayanan, pemberdayaan, juga advokasi/pembelaan untuk masyarakat, termasuk masyarakat tani, nelayan, pesisir dan pedalaman hutan,” jelas Denny Hariyanto.

Sedangkan yang ketiga, menurutnya PKS berkomitmen untuk memastikan kebijakan dan berbagai proses Legislasi di DPRD agar tetap sejalan dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan fitrah demokrasi. “Dalam konteks di Sidoarjo, PKS akan mengawal proses pembentukan Perda RPJMD. Ini semua tentu saja berkaitan dengan pengawasan terhadap janji politik saat kampanye,” katanya.

Secara obyektif dan konstruktif PKS terus menjalankan perannya sebagai penyeimbang yang membela rakyat. “Kongkritnya bahkan, ada arahan dari pusat, agar seluruh anggota dewan dari pusat dan daerah menyisihkan sebagian gajinya mulai bulan April 2021 ini untuk membantu korban banjir bandang NTT dan bencana kemanusiaan lainnya,” pungkas Deny. asgi

Komentar